• Resepsi pernikahan di saat pandemi. -IST-

Edaran Gubernur Bengkulu tentang Izin Resepsi Pernikahan Belum Kantongi Izin Kepolisian

Edaran Gubernur Bengkulu tentang Izin Resepsi Pernikahan Belum Kantongi Izin Kepolisian

Fri, 01/29/2021 - 02:51
Posted in:
0 comments

Keluhan para pengusaha jasa rias pengantin di Bengkulu mendapat respon Gubernur Rohidin. Namun, sayang sejauh ini kebijakan dalam bentuk SE itu belum turun sampai Sekda. Begitu pun izin dari kepolian juga belum turun. Ada apa?

 

Resepsi pernikahan boleh dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya harus benar-benar mematuhi dan menaati protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA usai menghadiri simulasi pelaksanaan resepsi pernikahan di era new normal yang digelar Asosiasi Pengusaha Jasa Pernikahan, baru-baru ini.

Gubernur Rohidin Mersyah mengingatkan agar pelaksanaan resepsi pernikahan harus benar-benar dipastikan bebas dari penularan Covid-19. Lebih lanjut dikatakan, apabila panduan dalam simulasi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan sejak awal hingga akhir, pasti semuanya bisa terhindar dari penularan Covid-19.

Rohidin Mersyah

“Kemudian jika kita melihat dari simulasi ini juga, maka tidak ada alasan untuk tidak menggelar atau melarang resepsi pernikahan,” kata Rohidin.

Dibeberkannya, setidaknya ada 3 poin penting yang harus diperhatikan ketika menggelar resepsi pernikahan. Pertama pengusaha jasa pernikahan atau Event Organizer (EO) harus dapat memastikan dan bertanggung jawab, agar prokes ataupun yang diterapkan dalam simulasi terlaksana dengan baik.

Kedua, tuan rumah juga harus seperti pihak EO, dan bersedia mengeluarkan biaya tambahan. Terakhir, masyarakat ataupun tamu undangan harus mau diatur. “Kalau ketiga poin ini diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, kita optimis resepsi pernikahan bisa terbebas dari penularan Covid-19,” ungkapnya.

Berikut panduan resepsi pernikahan di era new normal dalam simulasi yang digelar Asosiasi Pengusaha Jasa Pernikahan, Minggu (24/1):

>1. Wajib menyediakan tempat cuci tangan

2. Pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke lokasi

3. Menyediakan handsanitizer

4. Salam tamu ke keluarga pengantin menggunakan salam namastee

5. Sebelum naik panggung salaman wajib bagi penyelenggara menyediakan handsanitizer

6. Tamu masuk antreannya harus jaga jarak minimal 1 meter

7. Pengantin dan keluarga wajib menerapkan jaga jarak

8. Pihak jasa catering menyediakan nasi kotak

Izin Polisi Belum Turun

Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dengan nomor:440/094/Dinkes/2021 tentang Upaya Percepatan Penanganan Kasus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat yang ditujukan kepada bupati-walikota se-provinsi Bengkulu, sudah keluar.

Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani menyebutkan, hingga pukul 12.13 WIB pada Rabu (27/1) kemarin pihaknya belum menerima fisik SE Gubernur tersebut.

"Hingga sampai sekarang, kita belum terima," ujarnya.

Dia menyatakan, nanti pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari SE Gubernur tersebut bersama Tim Satgas Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Lebong.

"Nanti, kita akan telaah dulu SE (Surat Edaran) nya," ungkapnya.

Kapolres Lebong, AKBP Ichsan Nur menegaskan, pihaknya berkomitmen menegakkan perintah Kapolri melalui surat telegram ST/3220/XI/KES.7/2020 tertanggal 16 November 2020 terkait pedoman penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan demi mencegah penyebaran wabah covid-19.

Tidak heran jika Polda Bengkulu dan Polres jajaran tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian dalam bentuk apa pun. Terutama izin keramaian untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan banya massa.

Apalagi izin keramaian bukan masuk ranah Pemprov. Melaikan izin keramaian itu merupakan kewenangan pihak kepolisian.

"Sampai hari ini kami dilarang untuk mengeluarkan izin keramaian apapun," bebernya.

Dia mengaku proses akad pernikahan tidak pernah dilarang. Hanya saja, boleh dihadiri keluarga hingga 50 sampai 60 orang. Catatannya memberlakukan protokol kesehatan dengan disiplin, dan ketat.

"Jikapun ada jamuan kutai itu disiapkan di kotak, dan tidak untuk dimakan di tempat," bebernya.

Dia menjelaskan, terkait edaran terbaru Gubernur Bengkulu memperbolehkan menggelar resepsi pernikahan itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya, setiap hajatan harus dihadiri satgas yustisi.

"Bayangkan saja jika pesta setiap harinya ada yang melenggarakan di 10-20 tempat apakah kita mampu? Kemudian, biasanya dibebankan kepada yang punya hajad. Lalu, sistemnya juga salaman jarak jauh mengucap selamat, dan tidak ada event hiburan segala macamnya," demikian Ichsan.

[RMOM/RakyatBengkulu/01]